Undang-undang otonomi khusus papua pdf

Dinamika Masyarakat Papua pada Era Otonomi Khusus

americadocsjtuc.web.app
 Canal av completo pdf

Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik 27 Nov 2001 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka 

Daerah Khusus, Daerah Instimewa, dan Otonomi Khusus ...

Arti otonomi khusus menurut UU No. 21/2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi P apua d alam bab I perihal ketentuan umum pasal 1 membatasi arti otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang akui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak UURI No.35/2008, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 ... undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia. TINJAUAN HUKUM ATAS PENGELOLAAN DANA OTONOMI … daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Otonomi khusus Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Buku Paradigma Otonomi Khusus di Papua Barat - Deepublish

penyelenggaraan dan efektivitas pemerintahan di Provinsi Papua Barat, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu diberlakukan juga bagi Provinsi Papua Barat, sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan pertimbangan di atas maka sesuai dengan kewenangan

penyelenggaraan dan efektivitas pemerintahan di Provinsi Papua Barat, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu diberlakukan juga bagi Provinsi Papua Barat, sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan pertimbangan di atas maka sesuai dengan kewenangan PROBLEM OTONOMI KHUSUS PAPUA - muchamad ali safa'at Otonomi Khusus Papua tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesepakatan bersama, melainkan produk dari pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Papua. Jika Otonomi Khusus Aceh adalah bentuk tindak lanjut dari penyelesaian konflik, Otonomi Khusus Papua dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Kegagalan dalam Implementasi Otonomi Khusus di Papua ... Pendekatan kekerasan dan kejahatan Negara ini mengorbankan nyawa ratusan bahkan ribuan rakyat sipil Papua. Kegagalan Implementasi Otonomi Khusus di Papua tidak terlepas dari peran Pemerintah Pusat. Peran mereka terlihat dalam penetapan yuridis yang bertentangan dengan Undang-Undang …

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Kedepan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Kedepan1 Oleh Oswar Mungkasa A. Pengantar Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada erareformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang

membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;. Mengingat . oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan. Asas Otonomi. 9. Khusus Ibukota. Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua. Barat  20 Ags 2019 Perkembangan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 untuk  5 Jul 2017 Bahalle, Rabiyat (2017) IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI DAERAH KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA BARAT ( STUDI PROGRAM PEMBANGUNAN DI HALAMAN DEPAN.pdf Kata Kunci : Implementasi, Otonomi daerah khusus, Kelurahan Saoka. 25 Nov 2013 In early November, Enembe invited Papua Barat Governor Bram Atururi to 7 “ Pemerinah Bantah Jiplak Naskah Akademik UU Otsus Plus Papua,” Sinar at www.msgsec.info/images/PDF/leaders%20communique%20-%20. 30 Jan 2014 Setelah membaca isi dari Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua atau yang belakangan  UU 21 TAHUN 2001 - OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI …

13 Sep 2018 Penerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang. Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa  7 Nov 2015 Istilah Otsus Plus itu identik dengan Rancangan Undang-undang (RUU) di http ://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/15_08_05_aceh.pdf). membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;. Mengingat . oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan. Asas Otonomi. 9. Khusus Ibukota. Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua. Barat  20 Ags 2019 Perkembangan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 untuk  5 Jul 2017 Bahalle, Rabiyat (2017) IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI DAERAH KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA BARAT ( STUDI PROGRAM PEMBANGUNAN DI HALAMAN DEPAN.pdf Kata Kunci : Implementasi, Otonomi daerah khusus, Kelurahan Saoka. 25 Nov 2013 In early November, Enembe invited Papua Barat Governor Bram Atururi to 7 “ Pemerinah Bantah Jiplak Naskah Akademik UU Otsus Plus Papua,” Sinar at www.msgsec.info/images/PDF/leaders%20communique%20-%20.

membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;. Mengingat . oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan. Asas Otonomi. 9. Khusus Ibukota. Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua. Barat  20 Ags 2019 Perkembangan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 untuk  5 Jul 2017 Bahalle, Rabiyat (2017) IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI DAERAH KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA BARAT ( STUDI PROGRAM PEMBANGUNAN DI HALAMAN DEPAN.pdf Kata Kunci : Implementasi, Otonomi daerah khusus, Kelurahan Saoka. 25 Nov 2013 In early November, Enembe invited Papua Barat Governor Bram Atururi to 7 “ Pemerinah Bantah Jiplak Naskah Akademik UU Otsus Plus Papua,” Sinar at www.msgsec.info/images/PDF/leaders%20communique%20-%20. 30 Jan 2014 Setelah membaca isi dari Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua atau yang belakangan 

30 Jan 2014 Setelah membaca isi dari Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua atau yang belakangan 

GUBERNUR PAPUA - KEMENKUMHAM pembangunan di Provinsi Papua dialokasikan dana otonomi khusus yang diatur dalam Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, yang dibagi antara daerah dan Provinsi dan daerah kabupaten/kota secara adil dan berimbang dengan (PDF) Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena ... Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tenta ng Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberlakua n otonomi khusus di Aceh, tidak dapat ber jalan sebagaimana yang diharapkan. Reaksi kera s MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BAB 1 OTONOMI KHUSUS PAPUA 1 BAB 2 OTONOMI KHUSUS SEBAGAI SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK 23 A. Deliberative Public Policy dalam Studi Kebijakan Publik 26 B. Implementasi Kebijakan 29 C. Otonomi Khusus (Asymmetrical Decentralization) 41 BAB 3 GAMBARAN PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT, DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA 55 A. Gambaran Umum Provinsi Papua 55 Dinamika Masyarakat Papua pada Era Otonomi Khusus