adanya perubahan-perubahan penting dalam KUHAP melalui putusan MK. Bagi ICJR dokumen ini dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 11 huruf a termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan
Putusan MK Soal SPDP Tutup Celah Aparat Hukum Main Perkara Hal senada disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto, dengan putusan MK atas uji materi Pasal 109 Ayat 1 KUHAP akan memudahkan kontrol terhadap penyidik dalam menangani satu perkara. Putusan ini juga lebih menekankan kerja penyidik lebih profesional dan akuntabel saat tangani perkara. PUTUSAN perkara 21.puu.VI.2008 Amrozy telah baca PUTUSAN Nomor 21/PUU-VI/2008 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara … Penerapan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pasca Putusan MK Penerapan dalam praktek, terlihat dari perkara yang penulis tangani. Penuntut umum menyusun surat dakwaan mengacu kepada putusan MK tersebut. Hakim pun demikian ketika mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak lagi mempertimbangkan unsur sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, dan amar dalam putusan …
Jan 24, 2017 · Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP). MK Putuskan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini MK memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum ... Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait pasal-pasal prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib … PUTUSAN Nomor 102/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN …
Dec 30, 2014 · MK “melegalkan” praktik pengajuan kasasi atas vonis bebas dengan mengabulkan pengujian Pasal 244 KUHAP. Dalam putusannya, MK menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Artinya, setiap putusan … MK ‘Rombak’ Definisi Saksi dalam KUHAP - hukumonline.com Yusril minta Kejagung segera memanggil Presiden SBY. Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra. PUTUSAN Nomor 65/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN … PUTUSAN Nomor 65/PUU-VIII/2010 (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Ulasan lengkap : Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan ... Jan 24, 2017 · Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP).
adanya perubahan-perubahan penting dalam KUHAP melalui putusan MK. Bagi ICJR dokumen ini dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 11 huruf a termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan
MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan ... “Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (28/4). Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi PUTUSAN MK 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 (1) KUHP PUTUSAN MK 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 (1) KUHP Dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah disebut diatas diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 KUHP yang rumusannya berbunyi: (1) KUHAP sebagai pasal … Melihat dan Memahami Pasal 197 KUHAP - Kompasiana.com Pasal 197 dibagi menjadi dua ayat, pada pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur tentang status penahan dari seorang terdakwa pasca putusan hakim. Di dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung point-point yang harus dipenuhi didalam keputusan hakim sehingga seseorang dapat memenuhi syarat untuk ditahan, sementara pada pasal 197 ayat (2) KUHAP